fakultas : Hukum

Amendment Urgency Of Article 7 State Law Of The Republic Of Republic Of Indonesia Of 1945: Towards 3 Term Presidential Rule

Publish : 29 Agustus 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : Sucahyono

abstrak

Based on article 7 UUD RI 1945 the result of the first change reads: The President and Vice President hold office for 5 (five years) and afterwards can be re-elected in the same office for only 1 (one) term of office, this article was one of the major changes in the Indonesian Constitutional Reform that could only be made after President Suharto resigned from his term of office.
Discourse to increase the President's term of office from 2 (two) times to 3 (three) times (a period of strengthening after a proposal from the Deputy Chair Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) from the United Development Party (P3)proposed to be 3 (three) times a period (3x5 years) this will provide an opportunity for President Jokowi to be elected for the 3rd (third) time.
Therefore Article 7 UUD RI Tahun 1945 there must be an Amendment that proposes that the term of office of the President is only 1 (one) period but for 8 (eight) years (1x8 years).

Selengkapnya

Peraturan Daerah Pada Era Otonomi Daerah Dalam Pemberdayaan Kumkm Di Nusa Tenggara Barat

Publish : 27 Agustus 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : Endang Suprapti

abstrak

Usaha mikro-informal merupakan komponen terbesar dalam struktur bisnis di Indonesia. Keberadaan KUMKM terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan dapat ditemukan di semua jenis usaha. Sebagai pelaku usaha, KUMKM seharusnya mendapat dukungan luas. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan: Jenis dan bentuk dukungan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan KUMKM di Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian: Jenis penelitian ini adalah deskriptif (penelitian deskriptif).

Selengkapnya

Tinjauan Hukum Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Publish : 27 Agustus 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : Arihta Esther Br.Tarigan

abstrak

Salah satu unsur dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak bisa dihindari lagi adalah masalah kebutuhan akan lahan atau tanah, dalam pelaksanaan pembangunan menduduki komponen yang paling utama. Pemerintah sesuai dengan fungsinya mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan dan pelaksanaan pembangunan demi penyediaan infrastruktur guna pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah.

Selengkapnya

Perbandingan Pelaksanaan Constitusional Complain Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Jerman

Publish : 27 Agustus 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : Jum Anggriani

abstrak

Konstitusional komplain merupakan pengaduan masyarakat terhadap produk hukum yang di buat oleh pemerintah yang dianggap bertentangan denggan hak konstitusional warga. Penelitian ini mencoba untuk meneliti pelaksanaaan konstitusional di Indonesia dan Jerman. Adapun penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan kajian literatur terhadap norma norma hukum yang menjadi objek penelitian. Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Pelaksanaan konstitusional komplain di Indonesia belum terwujud dikarenakan aturan aturan tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak mendukungnya, adapun pelaksanaan konstutional komplain di jerman sudah berjalan dengan baik.

Selengkapnya

Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Force Majeure Dikala Pandemi (Covid-19) Yang Berimplikasi Pada Hubungan Kerja

Publish : 26 Agustus 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : Erna Amalia dan Affri Indah Yani Zaluhu

abstrak

Indonesia termasuk Negara yang terdampak wabah Covid-19. Sebagai usaha pencegahan meluasnya wabah Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, atau diterapkan Physical Distancing untuk pencegahan penularan virus tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan negara maupun masyarakat, diantaranya melemahkan ekonomi negara. Oleh karenanya, melaui PP no. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar dapat memutus penyebaran Covid-19.

Selengkapnya

Manfaat Peneyelesaian Sengketa Konsumen Luar Pengadilan

Publish : 26 Agustus 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : Pandapotan Siagian

abstrak

Latar belakang masalah, sengketa kosnumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Masih banyak ditemukan peredaran produk yang tidak memberi rasa aman kepada konsumen. Sengketa konsumen dapat diselesaikan di pengadilan dan luar pengadilan. Permasalahan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dan prosedur mana yang lebih bermanfaat kepada para pihak. Kesimpulan, sengketa konsumen dapat diselesaikan di pengadilan melalui pengadilan niaga berlaku hukum acara perdata, sedangkan diluar pengadilan dilaksanakan melalui alternatif penyelesaian sengketa ( negosiasi, mediasi, konsiliasi) arbitrase dan BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen luar pengadilan lebih banyak memberi manfaat, karena diselesaikan secara kekeluargaan, menghemat waktu dan biaya murah dan mencegah permusuhan dari para pihak.

Selengkapnya

Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan Tap MPR No: 1 mpr 2003, Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS MPR Tahun 1960-2002

Publish : 03 September 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : Warsito

abstrak

Status Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang dimasukkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD 1945 yang kedudukannya diatas undang-undang berdasarkan UU. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat persoalan mendasar tentang uji materi kepada lembaga negara mana berwenang menguji TAP MPR tersebut ketika bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan amanat Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003.

Selengkapnya

Tanggung Jawab Produk (Product Liability) Pelaku Usaha Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen

Publish : 26 Agustus 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : M.T. Marbun

abstrak

Pelaku usaha dalam menjalan kegiatan usahanya bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen, maka pelaku usaha bertanggung jawab. Tanggung jawab produk (produk liability) merupakan tanggung jawab terhadap produk cacat atau kerusakan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha beratanggung jawab. Permasalahan masih banyak ditemukan peredaran produk menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti kosmetik ilegal dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha. Hasil penelitian, produk yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku usaha produk atau kerusakan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti kerugian baik materil maupun kerugian immaterial, kerugian akibat pencemaran dan kerugian atas kerusakan.

Selengkapnya

Paten dah Rahasia Dagang, Pilih Mana

Publish : 26 Agustus 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : Erna Amalia

abstrak

Abstrak

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari, tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.
Pengenalan teknologi baru ke dalam ekonomi membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi dan mempertinggi kesejahteraan sosial atau masyarakat.

Selengkapnya

Peran Negara Dalam Pelaksanaan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Aminan Produk Halal

Publish : 30 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Ralang Hartati

abstrak

Abstract

This study researchedimplementation of Article 4 of Law No. 3 of 2014, until 2019, this law has not been effective.In Law No. 33 of 2004 concerning Halal Product Guarantees, legal sanctions have not been regulated for businessmen that do not apply for certification yet.So that it needs to be questioned how the role of the State in the implementation of Article 4 and How Criminal Sanctions of the violated implementation of Halal Products Guarantees.

Selengkapnya

Sanksi Hukum yang Diberikan Terhadap PT. Waskita Karya Terkait Kelalaian Proyek Tol BECAKAYU Bila Ditinjau Berdasarkan Undang-undang No. 2Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Publish : 30 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Edison Hatoguan Manurung

abstrak

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan (deveeloping country) di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik salah satunya proyek LRT dan MRT.Suksesnya sebuah proyek tak lepas dari kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu owner, engineer, konsultan, dan kontraktor. Dalam pelaksanaan proyek, hubungan kerja antara owner dan kontraktor diatur dalam suatu perjanjian.

Selengkapnya

Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Berbasis Teknologi Informasi dan Wacana Cyber Notary

Publish : 29 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Eva Damayanti

abstrak

Abstrak

Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat, suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat dan mengubah pola serta perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi infomasi salah satunya adalah internet telah mempengaruhi berbagai bidang kegiatan dan profesi, tidak terkecuali untuk profesi notaris.
Perkembangan internet membuat pergaulan bisnis semakin tidak jelas batas wilayahnya dan masyarakat yang berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi memasuki dunia cyber sehingga berkembang wacana cyber notary di dunia termasuk di Indonesia.

Selengkapnya

Prinsip Pengguna Pertama Dalam Perlindungan Hak Cipta

Publish : 29 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Endang Suprapti

abstrak

Abstrak

Problematika yang timbul berkaitan dengan hak cipta banyak terjadi, ada beberapa factor yang meyebabkan mengapa hal tersebut terjadi, contohnya berkaitan dengan siapa yang memiliki hak cipta dalam suatu hasil ciptaan, mengapa harus dilindungi terhadap suatu ciptaan, termasuk masih banyaknya masyarakat yang awam terhadap hak cipta.
Sementara begitu strategisnya hak cipta bagi suatu bangsa/negara. Dunia saat ini diramaikan berbagai ragam karya cipta hal ini didukung oleh berkembangnya teknologi yang semakin memperluas jangkauan maupun ragam ciptaan itu.

Selengkapnya

Tinjauan Juridis Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Hukum Agraria

Publish : 29 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Aritha Esther Tarigan

abstrak

Abstract

Property rights to land are the most fulfilled and hereditary rights, which are only given to single Indonesian citizens and legal entities established by the government with certain conditions. Property rights to land can occur and be erased based on the prevailing laws and regulations. Foreign nationals and Indonesian citizens who also have foreign citizenship are not permitted to own land rights.

Selengkapnya

Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia

Publish : 29 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Syafrida

abstrak

Abstract

The patent is one of the scope of intellectual property rights. A patent is granted to a person or a group of people its discovery in the field of technology which has a very important position and strategically to support.

Selengkapnya

Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Otentik

Publish : 29 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Sucahyono

abstrak

Abstrak

Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sunguh-sunguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yakni dengan cara membacakanya sehingga menjadi isi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses peraturan prundang-undangan yang terkait bagi para pihak pendatanganan akta.
Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditandatanginya. Menurut A.P Parlindungan, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah tetapi tidak digaji oleh pemerintah dan mempunyai kekuasaan umum

Selengkapnya

Predatory Pricing Dalam Hukum Persaingan Usaha

Publish : 28 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Yoyo Arifardhani

abstrak

Abstract

The main purpose of predatory pricing is to eliminate competitors from the market and to prevent potential competitors from entering the same market. The practice of predatory pricing is using the principle of Rule of reasons, in which must be proven the consequences of this practice resulting in unfair competition that prejudice the other competitors. in the practice, KPPU commission has not given a verdict in the case of predatory pricing, so there is no precedent regarding predatory pricing law enforcement in Indonesia.

Selengkapnya

Kekuatan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Bersifat Final dan Mengikat di Indonesia

Publish : 28 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Sri Menda Sinulingga

abstrak

Abstrak

Perangkat pengaturan prosedur penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan sudah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan sengketanya melalui Lembaga Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang putusannya bersifat "final dan mengikat". Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat banyak mengalami kendala-kendala dan tidak mempunyai kekuatan hukum. UUPK masih memberikan upaya-upaya keberatan terhadap putusan BPSK kepada pelaku usaha yang merasa tidak puas melalui jalur Pengadilan, banding dan kasasi.

Selengkapnya

Tanggung Jawab Pelaku Menggunakan Logo Sertifikat Halal Palsu

Publish : 28 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Syafirda

abstrak

Abstrak

Indonesia penduduk muslim terbesar di Indonesi di dunia, dalam syariat Islam wajib mengkonsumsi prouk halal. Untuk melindungi hak konsumen terhadap produk halal pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan kegiatan bisnis, memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur. Pelaku usaha mengajukan proses sertifikat halal ke LPPOM MUI dan mencantumkan logo halal pada kemasan produk dan untuk produk tidak halal pelaku usaha berkewajiban memberikan tanda tidak halal pada produk. Tanggung jawab pelaku yang mengunakan logo halal palsu berdasarkan Pasal 62 UU No.8 tahun 1999 dapat dikenakan sanksi pidana maksimum penjara 2 (dua ) tahun, denda maksimal 500 juta dan pidana tambahan perampasan barang, penarikan barang dari peredaran, memhentikan perbuatan dan pencabutan izin usaha.

Selengkapnya

Tinjauan Hukum Penggunaan Warna Plat Motor Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Melalui Transaksi Aplikasi Online di Indonesia

Publish : 28 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Nursyamsuddin

abstrak

Abstract

The public mode of transportation by land is the use of public transport services using automobiles or motorized four-wheel and / or two-wheelers for door-to-door public passengers with inner city operating areas. regions, for specific purposes, which utilize online applications system in Indonesian. In accordance with the provisions of motor vehicle public transport must use the sign of motor vehicle number with the basic color of black yellow writing. The results of the study of the implementation of government supervision in the use of color license plate number of motorized public land transport paid at the rate determined through the online application not in accordance with applicable Indonesian of republic regulations.

Selengkapnya

Upaya Menjamin Pelaksanaan Perlindungan dan Penegakan Hak-hak Azasi Manusia di Indonesia

Publish : 28 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : MT Marbun & Pandapotan Siagian

abstrak

Abstrak

Hak asasi manusia hak yang paling mendasar, kodrati yang diberikan yang Maha Kuasa ke Manusia sebagai makhluk ciptaannya. Di era reformasi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi pada setiap orang, warga masyarakat, aparat penegak hukum dan pejabat Negara. Rumusan masalah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan upaya menjamin dihormatinya hak asasi manusia.
Hasil pembahasan bentuk pelangaran hak asasi manusia era reformasi berkaitan pelanggaran hak-hak anak, hak wanita, proses hukum oleh penegak hukum dan pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masuarakat. Upaya menjamin dihormatinya hak asasi manusia, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dan lembaga dan pejabat publik, menjunjung tinggi hukum, dan penegakan hukum secara adil tidak diskriminatif dan menggalang keharmonisan kelompok yang ada dimasyarakat.

Selengkapnya

Problema Kaum Perempuan Menghadapi Undang-undang Pornografi Dalam Perspektif Prinsip Persamaan Hak Azasi Manusia

Publish : 28 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Teti Samosir

abstrak

Abstrak

Ketika ada wacana untuk membentuk RUU tentang Pornografi yang sebelumnya bernama RUU Pornografi dan Pornoaksi, banyak pihak dari berbagai elemen masyarakat yang menolaknya. Adanya penolakan terhadap RUU tentang Pornografi tersebut dapat dilihat dari ditundanya beberapa kali pembahasan dan pengesahan terhadap RUU ini menjadi undang-undang. Setelah RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, yang kemudian bernama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, masih ada beberapa elemen masyarakat yang menolaknya. Pembentukan Undang-Undang Pornografi ini sesungguhnya adalah sangat bagus. Persoalannya adalah ketika isi UU Pornografi ini disoroti secara mendalam, maka sesungguhnya yang menjadi objek dalam undang-undang ini adalah perempuan.

Selengkapnya

Tinjauan Yuridis Perjanjian Internasional Indonesia

Publish : 28 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Ralang Hartati

abstrak

Abstrak

Dalam masyarakat internasional sekarang ini, perjanjian internasional memainkan peranan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara, karena melalui perjanjian internasional tiap Negara sepakat mengadakan kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup Negara itu sendiri. Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang perjanjian Internasional dan Konvensi Wina Tahun 1986 Tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional dan Konvensi Wina tahun 1986 Tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antara Organisasi-Organisasi Internasional adalah dasar hukum Negara-negara untuk melakukan perjanjian internasional. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Selengkapnya

Tinjauan Juridis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Hukum Perburuhan

Publish : 28 November 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Arihta Esther Tarigan

abstrak

Abstract

In the placement of either domestic workforce, the Local Inter-Work (Antar-Kerja Lokal/ AKL) and Inter-Area Inter-Regional Work (Antar-Kerja Antar Daerah/ AKAD) and foreign Inter-Country Work (Antar-Kerja Antar Negara/ AKAN) are arranged in detail in the Law starting before work, work until post-employment, so that we can understand and know what our obligations and rights as labor and all that is protected by law

Selengkapnya

Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda

Publish : 09 Desember 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Prof.Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH. SpN

abstrak

Selengkapnya

Perkawinan Campuran Dan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia

Publish : 09 Desember 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Prof.Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH. SpN

abstrak

Mixed marriages in Indonesia were initially reguleted through GHR S. 1898-158, which enabled the mixed marriages of candidate husbands/wives who possessed certain differences. Thus,the regulation was withdrawn through the introduction of Law Number 1 of 1974 regarding marriages. Regarding mixed marriages, in accordance with Article 57, the allowed mixed marriages were the one which candidate husbands/wives who possessing different nationalities, and of which the marriages were performed in Indonesia.
When the difference of the candidate husband or wife lies in their respective religion, then the marriage would still be possible to be established outside Indonesia provided it is allowed in that particular country and as long as the Indonesian citizen taking part in that marriage does not transgress any marriage laws in Indonesia. A marriage between people with different denominations is allowed in Indonesia.

Selengkapnya

Upaya Peningkatan Makna Norma Hindu Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Berbangsa

Publish : 09 Desember 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Prof.Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH. SpN

abstrak

In modern life, we must have the courage to admit it fairly that we have trouble distinguishing the Hinduism value with the value of local customs (indigenous Balinese and Javanese indigenous peoples). These demands are often derived from the life of another religion who had earlier understood their religion through academic study. As a result, this social interaction makes Hindus have a difficulty to arguing the teachings of Hinduism, often heading towards the reason of our unique customs. According to the opinion of the author, consider of described above, for the academics (especially those who steeped in Hindu religion) becomes a serious challenges and must be sought for solution.

Selengkapnya

Tanggungjawab Pedagang Perantara Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Jual Beli

Publish : 09 Desember 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Prof.Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH. SpN

abstrak

Trading through Broker, one side is easy; the other side could be difficult. The difficulty here means determining the hidden defects responsibility and law risk of goods purchased by a third party. After further research on the existance law, the responsibility is determined by the law of the intermediary relationship with the parties involved in the transaction. Trading through agents and brokers, their legal relationship with the employer is the authority, so the agent is outside the parties doing transaction, then who shall be responsible for the third party is the businessman as a seller.

Selengkapnya

Hubungan Antara Fakta, Norma, Doktrin dan Moral Dalam Petimbangan Putusan Hakim

Publish : 09 Desember 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Prof.Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH. SpN

abstrak

The amount of a fine, or the length of imprisonment based on the decision of a judge, is determined by the judges deliberations based on facts, norma and legal doctrine related to the case being conducted. The description of the facts should be based on the occurrence of the case supported by proofs in accordance with the law. A just verdict is not only determined by the norms created by the state, which is called "law", but also based on the existing norms which are adhered to by the community, such as religious norms, traditional norms and others.

Selengkapnya

Lembaga Kuasa Dan Kuasa Mutlak

Publish : 09 Desember 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Prof.Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH. SpN

abstrak

One of the efforts to overcome the dificultties in personnally a legal event, is to provide an authorization to another party. Both parties involved in this authorization submit themselves to what is stipulated in the contract-law. Any concellation of authorization by both parties is allowed at any time, without payment.
An absolute unconditional authorization can not be revoked. For a transaction of which the object is is a piece of land, no absolute authorization can be applied, due to the fact that the law wil regerd such as hampering and disturbing any efforts in applying orde and status of land-us.

Selengkapnya

Membangun loyalitas pelanggan Telkom fleksi

Publish : 09 Desember 2019 Fakultas : Hukum Pengarang : Dr. H.M. Noor Sembiring, SE, MM

abstrak

The purpose of this study was to build customer loyalty. The method used is survey with descriptive and explanatory analysis. The unit of analysis is the post-paid customers with the sample size of 80 people. Based on the analysis, found that the service process conducted by the positive response from postpaid customer. Service process effect of customer loyalty of Postpaid, so customers loyalty will be build, if  service process from registration until after sales service do the better.

Selengkapnya
1 |