Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan Tap MPR No: 1 mpr 2003, Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS MPR Tahun 1960-2002

Publish : 03 September 2020 Fakultas : Hukum Pengarang : Warsito

abstrak

Status Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang dimasukkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD 1945 yang kedudukannya diatas undang-undang berdasarkan UU. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat persoalan mendasar tentang uji materi kepada lembaga negara mana berwenang menguji TAP MPR tersebut ketika bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan amanat Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003.

Author: Warsito
Keywords: Status Hukum TAP MPR, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Uji Materi
Issue Date: Agustus 2020
Publisher: Universitas Tama Jagakarsa
Series / Report no: Edisi Khusus, Nomor 1 Agustus 2020
ISSN: 1858-4551
Appears in Collections: Hukum